Panya Kuasa Hukum Bisa Di Atur

Punya Kuasa Hukum Bisa Diatur  ! 

Oleh : Arif Hidayat

Masa pemilu sekarang bukan hanya soal memilih pemimpin lagi, tapi permasalahan penerusan kepemimpinan lewat Presiden. Memang aku bukan ahli hukum, bukan berarti bisa dibodohi. Sudah banyak fakta sekaligus pengangkatan jabatan dilakukan pilihan oleh orang tertentu, bukan tidak mungkin aturan bisa dipermainkan sedemikian rupa. 

Soal pemilihan hakim MK saja bisa diatur oleh Presiden, DPR, maupun MA. Jokowi sendiri sudah mengganti 3 orang, belum termasuk Anwar Usman. Dari sini saja, sudah bisa membuat Pemimpin Negara bebas dari hukum.

Ditambah pengangkatan MA harus disetujui oleh Presiden. Bukan tidak mungkin, pemilihan hakim MK dari MA ada kecenderungan pesanan Jokowi. Semua akan teruji, jika ada persoalan putusan terkait dirinya ataupun menyangkut keluarganya.

Terlebih setiap persoalan kode etik putusan MK, dihakimi oleh MKMK. Dan parahnya yang mengangkat hakim MKMK dari MK, alias menghakimi diri-sendiri dengan memilih sang pengadil sendiri.

Pemilu sekarang ini, dengan majunya Gibran. Bukan menjadi persoalan pelanggarannya lagi untuk sementara. Karena semua dilimpahkan Ke Ketua Hakim MK, Anwar Usman. Mungkin putusan MKMK terkait kode etik, akan menjadi sasaran pelimpahan masalah kembali.

Sampai putusan MKMK, mungkin publik sudah tidak bisa membuat gugatan lagi dan harus menerima kenyataan hukum yang dipermainkan. Hanya ada harapan dari DPR yang memiliki kewarasan untuk melakukan pemakzulan Jokowi.

Harapanku Jokowi kembali ke jalan yang lurus, bukan berpikir penerusan kekuasaan lagi. Kalau tidak pada khitahnya lagi, lebih baik mundur dari jabatan atau memilih diturunkan dari kursi Presiden. 

Majunya Gibran sudah menjadi masalah yang serius dan banyak kejanggalan. Wali Kota Solo itu bukan mewakili anak muda, melainkan hanya kepentingan Presiden. Tidak ada seumurannya dan memiliki prestasi, tiba-tiba bisa mengambil kursi cawapres.

Padahal sebelum ada Gibran, perebutan kursi cawapres sangat ketat antara Erick, Airlangga, maupun Yusril. Tetapi semua itu terlewat hanya karena putusan MK dan 2 menit pun bisa mengalahkan para senior.

Bukan tidak mungkin, ada campur tangan Presiden juga. Sebab Gibran saja tidak mau berhadapan secara langsung dengan Puan sebelum pencawapresan. Bagaimana bisa maju sendiri menjadi cawapres Prabowo, dan menghadapi ketua partai dan para elitnya.

Sudah jelas, anak muda tidak bisa mendapatkan kursi cawapres. Terlebih lagi, menggusur kandidat senior ditambah sudah mengurus SKCK. Apalagi perebutannya sudah lama, tetapi setelah MK memutuskan. Semua tiba2 sepakat, tanpa berkata apa-apa.

Bagaimana mungkin Erick, Airlangga, Yusril, maupun ketua partai lainnya menerima begitu saja. Padahal Yusril juga ikut mengkritik putusan MK, tiba-tiba menjadi senyap dan pasrah mendukungnya. Mungkin penerimaannya karena dikasih kursi kementerian yang strategis.

Masihkah percaya, mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dengan fakta dan kejanggalan seperti itu? Kalau aku sih tidak percaya, Koalisi Indonesia Maju hanya memikirkan orang di sekelilingnya. Mereka menang pun juga bisa diatur oleh KPU dan dibantu semua aparat hingga yang ada di desa.

Terlebih KPU tidak mengubah aturan terkait putusan MK, hanya memberikan surat pada partai politik yang maju dalam pemilu. Adakah yang berani menjamin pilpres 2024 berjalan secara jujur dan adil serta pemerintah netral.

Saya rasa tidak ada yang berani dengan lantang untuk memberikan jaminan pemilu 2024 berjalan secara adil dan pemerintah tidak terlibat. Bahkan Jokowi sekalipun tidak akan berbicara dengan lantang. Kalaupun ada ucapan seperti itu, hanya mulut saja lain dengan tindakannya.

Sebaiknya Jokowi segera kembali seperti dulu, sebelum terlambat. Karena permasalahannya semakin lama akan menjadi besar sekaligus memiliki dampak sangat buruk. Dan jangan terpengaruh keinginan berkuasa seperti Prabowo. Yang ada hanya akan tergila-gila kekuasaan dan tidak peduli terhadap nasib rakyat lagi.

Dan untuk warga Indonesia, apakah setelah melihat fakta ini mau diam saja, membiarkan Negara Indonesia dipegang oleh segelintir orang atau satu keluarga besar saja.