HAJAT BESAR JOKOWI MENANGKAN PRABOWO-GIBRAN DENGAN GUNAKAN ALAT NEGARA.
Hajat Besar Jokowi Menangkan
Prabowo-Gibran Dengan Gunakan
Alat Negara?
Sampai hari ini rakyat dari berbagai kalangan masih menyuarakan penegakan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpihak kepada Gibran Rakabuming Raka. Paman Gibran yang juga merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo sekaligus ketua MK, dinilai tidak bijak dalam mengeluarkan putusan batas usia capres-cawapres karena pertimbangan yang subjektif.
Ketidakhadiran ketua MK Anwar Usman dalam pembahasan putusan juga menjadi satu hal, yang dipermasalahkan ketika hasil akhirnya jauh dari perkiraan hakim lainnya. Beberapa hakim yang tidak mengabulkan putusan batas usia itu turut menyuarakan pendapatnya berdasarkan fakta, kerasionalitasan dan hati nurani.
Dua hakim yang keras menentang kejanggalan itu adalah Saldi Isra dan Arief Hidayat. Keduanya menyerukan bahwa putusan itu memiliki banyak kejanggalan, dan tidak berdasar konstitusi yang kini berjalan. Sampai sekarang putusan yang penuh kontroversi itu menjadi perdebatan dan terus dikaji oleh barisan pengamat, akademisi, pakar hukum dan tokoh publik lainnya.
Putusan Anwar Usman itu dinilai telah melanggar kode etik, sehingga sekarang sedang diproses oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Yang kembali mengagetkan publik putusan janggal itu diberlakukan langsung oleh KPU, tanpa kajian dan prosedur yang berlaku. Menurut prosedur jika KPU ingin memberlakukan peraturan itu, maka harus dilakukan revisi PKPU dengan berkonsultasi kepada DPR terlebih dahulu.
Dari prosedur saja sudah menyalahi aturan, teka-teki barunya mengapa KPU buru-buru memberlakukan peraturan itu? Sontak arah pikiran publik ada pada penerimaan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto di batas hari pendaftaran capres-cawapres di KPU. Fenomena memuluskan jalan Gibran menuju panggung demokrasi tidak berhenti di penabrakan konstitusi.
Alat negara masih digunakan semena-mena. Selain MK dan KPU, ada video yang menampakkan seorang wakil menteri yang sedang melakukan briefing untuk membentuk tim pemenangan Prabowo-Gibran. Dia adalah wamen Desa, Paiman Raharjo.
Dalam video berdurasi pendek itu, Paiman menyuruh agar hadirin yang datang membentuk kepengurusan untuk timses Prabowo-Gibran. Dia juga berseloroh rapat itu sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Paiman mengaku tidak ingin ambil peran besar, karena jabatannya kini sebagai wamen. Hal tersebut masalah utama yang membuatnya takut terkena pinalti.
Video itu sudah tersebar kemana-mana, dan publik makin dibuat bingung dengan tindakan pemerintah yang terlalu banyak ikut campur dengan dukungan kepada putra presiden. Sampai hari ini rakyat terus dipertontonkan bagaimana pemimpinnya menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
Belum lama wamen desa yang berkoordinasi untuk membentuk tim kemenangan Gibran, menteri investasi Bahlil Lahadalia juga mengoarkan dukungan dan seruan untuk bersama-sama mendukung Prabowo-Gibran. Dia ikut hadir di tengah relawan yang mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo-Gibran. Di hadapan mereka, pujian terlontarkan kepada anak muda yang berhasil menabrak konstitusi negara itu. Bahlil dengan semangat 45 nya terus menyuarakan tentang kekuatan Prabowo-Gibran agar bisa menang di pilpres 2024 nanti.
Belum berhenti di sana, Jokowi terus berupaya untuk menggalang dukungan dari berbgai pihak. Selain orang-orang tadi, pak presiden sudah berwacana mengumpulkan PJ kepala daerah demi membahas tentang pemilu. Pembahasan spesifiknya apa belum nampak hilalnya, tapi asumsi muncul itu satu jalan untuk mengawal Prabowo-Gibran dalam pilpres nanti.
Penilaian publik akan berhenti pada itu adalah bentuk untuk menyelenggarakan pesta demokrasi dengan baik. Ya, siapa yang tahu niat asli dari pertemuan itu. Karena semua selalu dibalut dengan cover demi bangsa dan negara. Pun dengan fenomena janggal yang sekarang nampak di publik tentang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang diperintahkan Pak Jokowi untuk mengurusi sumur bor.
Pada umumnya jika dipikirkan ulang, sumur bor itu bisa menajdi ranahnya Kementan atau PUPR yang mengurusi infrastruktur atau malah wamendes tadi. Tapi kenapa menhan yang ditunjuk? Benarkah itu hanya akal-akalan untuk memberi kesempatan berkampanye kepada Prabowo? Pasalnya anak sulung pak Presiden sendiri yang mengutarakan niatnya, bahwa mereka sedang bergerilya di Jawa Tengah demi mengambil suara di sana.
Seperti yang kita ketahui bahwa Jateng terkenal sebagai basic simpatisan PDI Perjuangan. Maka wajar jika disana nama Prabowo dan Gibran kalah dengan paslon Ganjar-Mahfud, yang punya rekam jejak personal dan secara partai di Jateng.
Fenomena tentang menggunakan alat negara untuk memenagkan Prabowo-Gibran terus berkembang di publik. Dan Pak Jokowi semakin menampakkan tindakannya untuk memenangkan anak sulungnya dalam pemilu 2024 nanti. Seperti kabar yang terbaru, kedatangannya di Bali membuat para aparat satpol PP menurunkan baliho Mahfud-Ganjar. Ada apa gerangan? Benarkah Pak Presiden kini merangkap job desk menjadi timses Prabowo-Gibran? Rakyat yang melihat, rakyat juga yang menilai peristiwa politik yang bercampur urusan pemerintahan ini.
****
Komentar
Posting Komentar