Oposisi Kehilangan Kerjaan

Eckber_ 985 . Jul 17, 2021

Indonesia merupakan negara demokrasi. Lazim di sebuah negara demokrasi terdapat pihak pemerintah dan oposisi. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintah demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan sesuai kemampuan negara demi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan oposisi bertugas memantau berbagai kebijakan, mengkritik bila terjadi kesalahan demi menyeimbangkan sistem demokrasi.

Tetapi pada pelaksanaanya oposisi sering mengkritik dengan data yang kurang. Mereka terkadang mengkritik seolah hanya mencari panggung saja dimata masyarakat. Kritikannya tidak berdasarkan data dan fakta tapi lebih kepada anggapan semata. Sedangkan anggapan setiap orang pasti berbeda-beda.

Di masa pandemi COVID-19 ini pihak oposisi seolah kehilangan pekerjaan. Pemerintah begitu sibuk berjuang mengeluarkan kebijakan dan mengawalnya demi tersampainya tujuan. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali tanggal 3-20 Juli 2021 membutuhkan kerja keras agar bisa terlaksana dengan baik.

Karena seperti yang diprediksi banyak masyarakat yang enggan menaati PPKM darurat padahal ini demi keselamatan masyarakat sendiri. PPKM darurat seharusnya membatasi mobilisasi, tetapi di berbagai daerah banyak masyarakat yang tidak betah di rumah bahkan berpindah-pindah tempat. Alasannya karena mereka harus mencai nafkah demi keluarga.

Walaupun PPKM darurat tetap mengijinkan beberapa pedagang boleh berjualan dengan syarat tidak dimakan di tempat tapi di dibungkus, pada kenyataannya masih banyak pedagang yang tidak bisa menaati aturan. Ketika mereka kena razia dan kena sanksi hukum, seolah yang bersalah orang yang merazia. Orang-orang yang melanggar PPKM malah mendapat simpati dari beberapa pihak.

Melaksanakan jauh lebih sulit dari hanya sekedar menonton lalu mengomentasi. Karena terjun langsung memecahkan masalah akan menemui banyak kendala. Tidak mudah menjala ikan dengan dapat ikan yang banyak tanpa membuat airnya keruh. Butuh keahlian, butuh dukungan dari banyak pihak dan juga butuh keberuntungan.

Pemerintah bersama seluruh jajarannya sekarang ini sedang berjuang keras untuk menekan penyebaran COVID-19. Khususnya penerapan PPKM darurat harus terus dikawal karena penerapannya di lapangan banyak pelanggaran. Masyarakat kita ketika dihimbau banyak yang tidak taat, ketika diberi sanksi tidak menerima, ketika kena COVID-19 dan tidak mendapat rumah sakit kembali mengeluh dan menyalahkan pemerintah.

Oposisi selama pandemi ini cenderung tidak ada kerjaan. Mereka tidak ikut berjuang sekeras pemerintah sekarang. Tentu saja wong mereka oposisi. Paling mereka mengkritik dan cenderung menyalahkan yang pada akhirnya menyinggung hati pemerintah.

Beberapa waktu lalu oposisi yaitu Partai Demokrat melalui Ibas menyatakan sesuatu yang membuat panas kuping pemerintah. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) khawatir RI akan gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya dalam menangani pandemi. Pernyataan ini tentu saja menyinggung banyak pihak yang sedang berusaha keras melawan Corona. Pernyataan Ibas ini seolah mengecilkan, menyepelekan segala usaha keras banyak pihak termasuk elemen masyarakat terkecil dalam melawan COVID-19.

Untung saja pemerintahan kita tetap tenang tidak begitu menanggapi pernyataan menghina tersebut. Memang pemerintah harus tetap tenang tidak terbawa emosi dan tetap berkata santun kepada siapapun termasuk kepada oposisi yang mengkritik menyakitkan hati.

Karena dalam kehidupan ini orang mudah tersinggung. Malaupun mereka salah tetapi jika disalahkan secara vulgar tidak akan mau. Kita harus memberitahunya bahwa itu salah tapi dengan cara yang sangat santun.

Seperti yang terjadi di Bogor. Pihak kepolisian Bogor melakukan razia, mengingatkan pada pedagang tentang aturan PPKM dengan santun bahkan mereka memberikan bingkisan kepada para pedagang. Tindakan ini lebih efektif dibanding dilakukan secara kasar.

Uniknya bukan hanya oposisi yang mengkritik pemerintah dengan tajam, partai anggota kabinet pun ada yang suka nyinyir. Siapa lagi kalau bukan Fadli Zon. Beberapa waktu lalu Zon mengkritik cuitan Prof. Mahfud MD karena malah menonton sinetron Ikatan Cinta di tengah PPKM.

"Inilah kalau komando pengendalian COVID tidak langsung dipimpin Presiden. Ada yang sibuk, berjibaku di lapangan, ada yang asyik nonton sinetron Ikatan Cinta. Saran saya Pak @jokowi ambil alih kepemimpinan penanganan darurat COVID. Semua menteri ada tanggung jawab masing-masing. Selamat nonton Pak," kata Fadli dalam akun Twitternya sambil menyertakan emoji tertawa, seperti dilihat Jumat (16/7/2021).

Sayang sampai tulisan ini dibuat Mahfud MD belum menanggapi kritik Fadli Zon. Kita tunggu saja. (*)-/e-r.

▪︎pacefanindi.blogspot.com

▪︎Bicaramampap

KONTEN PROMOSI