BPK & ANIS
BPK mencatat Pemprov DKI Jakarta kelebihan membayar biaya proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran di tahun 2019. Menurut BPK, ada perbedaan yang cukup besar dengan total Rp 6,5 miliar.
ㅤ
Rinciannya, paket pekerjaan unit submersible memiliki harga Rp 9,03 miliar tapi nilai kontrak senilai Rp 9,79 miliar.
ㅤ
Paket pekerjaan unit quick response harga riilnya mencapai Rp 36,2 miliar tapi nilai kontrak Rp 39,68 miliar.
ㅤ
Unit Penanggulangan Kebakaran pada Sarana Transportasi Masal harganya Rp 7,01 miliar, tapi nilai kontraknya Rp 7,86 miliar. Unit pengurai material kebakaran harga Rp 32,05 miliar, tapi nilai kontrak mencapai Rp 33,49 miliar.
ㅤ
Jadi total selisih harga yang dibayar Pemprov DKI dengan harga sebenarnya yang diungkap BPK mencapai Rp 6,52 miliar.
ㅤ
Luar biasa sekali yah, sodara-sodara sekalian. Kelebihan bayar ini adalah istilah yang sangat halus dan sopan sekali. Ini jelas-jelas membuktikan kalau ada kecerobohan yang sangat luar biasa dalam mengelola anggaran. Entah karena tidak mampu atau ada titik titik. Yang jelas, ini ngawur dan sangat tidak transparan. Ya iya lah, sejak kapan Pemprov DKI era Anies transparan sedetil-detilnya? Ngomong aja transparan. Wacana ini lah itu, smart entah apa lah, kenyataannya banyak anggaran yang kemahalan. Jadi kalau ini disebut kelebihan bayar, ini sangat sopan sekali sindirannya.
ㅤ
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, kelebihan bayar Pemprov DKI terhadap pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai Rp 6,5 miliar merupakan tindakan yang ceroboh. "Pemprov DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola keuangan rakyat," katanya.
ㅤ
Bukan hanya itu saja, kelebihan bayar juga terjadi pada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap on grid di sekolah negeri. Proyek ini dikerjakan Dinas Perindustrian dan Energi DKI pada 2019.
ㅤ
BPK menemukan selisih harga riil pembelian barang atas empat paket pekerjaan berdasarkan bukti pembayaran lebih rendah dari harga kontrak yang telah dibayarkan oleh Dinas Perindustrian dan Energi.
ㅤ
Rinciannya, paket pekerjaan unit submersible memiliki harga Rp 9,03 miliar tapi nilai kontrak senilai Rp 9,79 miliar.
ㅤ
Paket pekerjaan unit quick response harga riilnya mencapai Rp 36,2 miliar tapi nilai kontrak Rp 39,68 miliar.
ㅤ
Unit Penanggulangan Kebakaran pada Sarana Transportasi Masal harganya Rp 7,01 miliar, tapi nilai kontraknya Rp 7,86 miliar. Unit pengurai material kebakaran harga Rp 32,05 miliar, tapi nilai kontrak mencapai Rp 33,49 miliar.
ㅤ
Jadi total selisih harga yang dibayar Pemprov DKI dengan harga sebenarnya yang diungkap BPK mencapai Rp 6,52 miliar.
ㅤ
Luar biasa sekali yah, sodara-sodara sekalian. Kelebihan bayar ini adalah istilah yang sangat halus dan sopan sekali. Ini jelas-jelas membuktikan kalau ada kecerobohan yang sangat luar biasa dalam mengelola anggaran. Entah karena tidak mampu atau ada titik titik. Yang jelas, ini ngawur dan sangat tidak transparan. Ya iya lah, sejak kapan Pemprov DKI era Anies transparan sedetil-detilnya? Ngomong aja transparan. Wacana ini lah itu, smart entah apa lah, kenyataannya banyak anggaran yang kemahalan. Jadi kalau ini disebut kelebihan bayar, ini sangat sopan sekali sindirannya.
ㅤ
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, kelebihan bayar Pemprov DKI terhadap pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai Rp 6,5 miliar merupakan tindakan yang ceroboh. "Pemprov DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola keuangan rakyat," katanya.
ㅤ
Bukan hanya itu saja, kelebihan bayar juga terjadi pada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap on grid di sekolah negeri. Proyek ini dikerjakan Dinas Perindustrian dan Energi DKI pada 2019.
ㅤ
BPK menemukan selisih harga riil pembelian barang atas empat paket pekerjaan berdasarkan bukti pembayaran lebih rendah dari harga kontrak yang telah dibayarkan oleh Dinas Perindustrian dan Energi.
Komentar
Posting Komentar