pacefanindi

Punya Kuasa Hukum Bisa Diatur  !  Oleh : Arif Hidayat Masa pemilu sekarang bukan hanya soal memilih pemimpin lagi, tapi permasalahan penerusan kepemimpinan lewat Presiden. Memang aku bukan ahli hukum, bukan berarti bisa dibodohi. Sudah banyak fakta sekaligus pengangkatan jabatan dilakukan pilihan oleh orang tertentu, bukan tidak mungkin aturan bisa dipermainkan sedemikian rupa.  Soal pemilihan hakim MK saja bisa diatur oleh Presiden, DPR, maupun MA. Jokowi sendiri sudah mengganti 3 orang, belum termasuk Anwar Usman. Dari sini saja, sudah bisa membuat Pemimpin Negara bebas dari hukum. Ditambah pengangkatan MA harus disetujui oleh Presiden. Bukan tidak mungkin, pemilihan hakim MK dari MA ada kecenderungan pesanan Jokowi. Semua akan teruji, jika ada persoalan putusan terkait dirinya ataupun menyangkut keluarganya. Terlebih setiap persoalan kode etik putusan MK, dihakimi oleh MKMK. Dan parahnya yang mengangkat hakim MKMK dari MK, alias menghakimi diri-sendiri dengan memilih san

Cara Terbaik Mengingatkan Jokowi adalah Menolak Prabowo Oleh : Septian Raharjo Saya dan banyak rakyat di Indonesia punya alasan mengapa dulu mencoblos Jokowi. Tujuan utamanya jelas, kami ingin menghadang Prabowo. Pada 2014, kami tak mau negara ini dipimpin pecatan jenderal pelanggar HAM. Masa lalu Prabowo yang sarat insiden kekerasan membuat kami yakin untuk tidak memilihnya.  Pada 2019, situasi tak banyak berubah. Prabowo kembali nyapres dan kami kembali menolaknya dengan semangat kuadrat. Penolakan kami pun semakin kuat. Gerombolan kelompok intoleran merapat ke Prabowo, dan fitnah-fitnah mereka lancarkan guna menyerang Jokowi.  Kami bersyukur dalam dua pencapresan Prabowo gagal total. Demo berjilid-jilid disertai tindak anarkis pasca pilpres 2019 tak membuat nasib sial Prabowo berubah. Gugatan ke MK pun mentah. MK saat itu belum digoyang skandal. Tuhan masih memilih orang baik. Jokowi pun kembali terpilih. Waktu menggelinding, dan Prabowo tak juga jera. Ia kembali nyapres

Penerbangan melalui hutan  Setelah Catherine menyelesaikan pendidikannya, ia ditugaskan sebagai guru di pedalaman Kepi, di sekolah dasar di bawah asuhan Ordo Suster-suster Hati Kudus.  Koos van der Velden juga ditempatkan di wilayah Kepi.  Kedua anak muda itu sekarang menjadi teman sejati.  Namun persahabatan mereka menimbulkan banyak kecurigaan dan kecurigaan di komunitas Katolik kecil di Nugini selatan.  Mereka mencoba segala cara yang mungkin untuk menggagalkan persahabatan.  Dan ada rumor di dunia.  Bahwa persahabatan antara keduanya melampaui yang layak.  Bahwa hal-hal terjadi yang tidak dapat ditoleransi.  Para suster pasti ingin melindungi Catherine dari diri mereka sendiri, dan mungkin menyelamatkan Koos dari rumor yang memalukan.  Mereka memutuskan bahwa tindakan harus diambil.  Catherine dipindahkan ke wilayah Asmatter di pantai New Guinea, di mana ia menjadi kepala sekolah di sekolah desa setempat di Agats.  Pemindahan yang disengaja ini memisahkannya dari James

𝐃𝐞𝐦𝐢 𝐆𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧, 𝐊𝐞𝐧𝐚𝐩𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐬 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐚𝐝𝐢 𝐊𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧?  Memang benar kata AHY dulu, ketika masih mesra bersama Koalisi Perubahannya. Kala itu si anak Pepo masih gemar menyebut jika “Indonesia sedang tidak baik-baik saja.” Itu dulu lho ya. Kalo sekarang, AHY udah nemplok sama koalisi barunya yang berada dibarisan “melanjutkan kinerja Jokowi.” Menjelang Pemilu di selenggarakan, justru negeri ini tengah dirundung duka yang begitu membuat lara. Separuh kekuatan bangsa Indonesia seketika remuk dan menimbulkan sakit yang tiada pernah terkira. Mungkin publik juga sudah mengetahui sebab musababnya, kenapa akhir-akhir ini suhu pemerintahan di Indonesia meninggi. Bagaikan thermometer yang tercelup air mendidih. Ya, seperti itulah situasi serta kondisi bangsa ini.  Setiap kali akan mengulik babagan ini, pasti akan mengundang sentiment publik yang merasa tak terima jika jagoan atau idolanya tersentil. Namun mau bagaimana lagi, karena itulah

Hajat   Besar   Jokowi   Menangkan   Prabowo-Gibran   Dengan   Gunakan   Alat   Negara?  Sampai hari ini rakyat dari berbagai kalangan masih menyuarakan penegakan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpihak kepada Gibran Rakabuming Raka. Paman Gibran yang juga merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo sekaligus ketua MK, dinilai tidak bijak dalam mengeluarkan putusan batas usia capres-cawapres karena pertimbangan yang subjektif.  Ketidakhadiran ketua MK Anwar Usman dalam pembahasan putusan juga menjadi satu hal, yang dipermasalahkan ketika hasil akhirnya jauh dari perkiraan hakim lainnya. Beberapa hakim yang tidak mengabulkan putusan batas usia itu turut menyuarakan pendapatnya berdasarkan fakta, kerasionalitasan dan hati nurani.  Dua hakim yang keras menentang kejanggalan itu adalah Saldi   Isra dan Arief   Hidayat . Keduanya menyerukan bahwa putusan itu memiliki banyak kejanggalan, dan tidak berdasar konstitusi yang kini berjalan. Sampai sekarang putusan yan

PORTAL PAPUA   :    Stop Paksa Papua:   Indonesia Tidak   Lestarikan Noken   Unesco   Khas Papua,   Oleh   Titus Pikei.  ▪︎🧑‍💻 Eveerth Joumilena Penggagas Noken ke UNESCO adalah peneliti independen di Ekologi Papua Institute-EPI. Ia, mengamati kondisi Paksa Papua bukan baru terjadi tetapi terdapat ada rentetan peristiwa lama yang menjadi masalah di setiap masa kepemimpinan (penguasaan) presiden pertama Soeharto sampai hari ini bersama presiden ke-tujuh Joko Widodo di negara Republik Indonesia. Tidak mungkin uraikan secara detail tetapi gambaran umum saja untuk dapat diketahuinya tentang apa, Paksa Papua Itu. Kapan terjadi Paksa Papua itu, agar mudah ketahui kusut isu itu ada dimana dan hingga sekarang pun sering timbul. Paksa Papua di bumi Mataram Yogyakarta, 1961. Menjadi dalang pertama, seperti Soekarno (Irian Barat 1961), Soeharto (Irian Jaya 1973), Habibie (propinsi Irian Jaya Timur, propinsi Irian Jaya Tengah dan propinsi Irian Jaya Barat, 1999), Presiden Gus Dur. (m